Negara adalah organisasi tertinggi diatas suatu wilayah. Di Indonesia negara yang sah terjelma dalam entitas Republik yakni Republik Indonesia. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 republik Indonesia menjadi otorita resmi di atas teritori nusantara. Permasalahanya adalah bahwa RI tidak mempunyai hukum sendiri sehingga masih minjam 90% dari Belanda.
Dengan kata lain RI meneruskan staatswill dari Belanda. Pada awalnya bangsa indonesia menaruh harapan besar kepada RI dan bersedia berkarya dalam pembangunan. Hanya saja harapan pupus ketika serangkaian kudet menaikan kekuasaan jenis fasis-militeristik yang mengukuhkan staatswill belanda. Hal yang membedakan adalah subyek dari staatwill yakni pemerintahan Jawa-sentris orde baru.
Reformasi meruntuhkan kerajaan jawa berkedok republik. Di sinilah, bangsa Indonesia menemukan sosok liberal anarkis mereka sesunguhnya. Seperti dapat dilihat di jalan-jalan dimana perselisihan diselesaikan degan otot dan bukan otak. Bangsa Anarkis Indonesia terinspirasi oleh konsep free fight liberalism yang diajarkan media massa dan elektronik.
Anarki Indonesia berjaya
Selasa, 21 April 2009
Jumat, 17 April 2009
relativitas kehidupan
Sejak masa kemerdekaan bangsa Indonesia dihadapakan dengan suksesi berturut berbagai kekuasaan otoriter yang berdiri diatas berbagai peralatan ideologis. Melalui alat-alat inilah social engineering dilaksanakan atas nama kebenaran dalam berbagai peristilahanya. Salah satu terminologi yang kerap dipakai adalah keadilan, toleransi, dan perdamaian abadi.
Padahal kekuasaan menjadi tujuan utama dari segala tindakan penguasa otoriter tersebut. Sistem kenegaraan dan hukum menjadi wadah sekaligus pembenaran daripada segala tindakan alat kekuasaan tersebut.
Era demokrasi membebaskan alam ekspresi pemikiran bangsa. Hal-hal yang dahulu mutlak menjadi kebenaran demi hukum (kepentingan) penguasa akhirnya tergoyahkan dan tenggelam dalam relativitas.
Politik, hukum, dan agama menjadi variabel-variabel yang tidak lagi milik kaum elit dan tunduk terhadap sebuah ukuran / standar yang baku melainkan menduduki status sebagai obyek daripada pemikiran subyek-subyek yang membahasnya.
Singkat kata, setiap orang bebas dalam menentukan sikapnya terhadap variabel-variabel tersebut. Filosofi “je pense donc je suis” Descartes belaku sehingga kebenaran menjadi milik semua (a la portee de tous).
Kenisbian dan biasnya elemen-elemen kehidupan adalah konskuensi logis daripada kebebasan berpikir. Hanya dengan menerima segala hal sebagai variabel yang konstan dan seimbang dalam nilai maka kebebasan berpikir dapat terjaga.
Melalui tulisan lepas ini diharapakan pembaca dapat membuka pikiran kepada relativitas kenyataan yang terjadi disekitar kita. Tujuan dari tulisan ini tak lain agar pembaca dapat menghargai alam kebebasan dan berusaha melindungi hak terpenting dalam demokrasi yakni « la liberte de pensee » atau kebebasan berpikir.
Krisis ekonomi dan politik yang melanda dunia serta berbagai kejadian situasi internasional melahirkan pemikiran-pemikiran yang menawarkan janji-janji palsu. Kelemahan-kelemahan demokrasi dianggap sebagai kegagalan sistem sehingga berbagai saran sistem berbasis « teologis » dan « ideologis » bermunculan.
Diharapkan melalui paparan relativitas pemikiran inilah bangsa Indonesia dapat kembali menghargai kebebasan berpikir dan menahan laju revivialisme agama yang tak lain adalah bentuk pembenaran semata dan jauh dari kebenaran mengingat kebenaran adalah relative. Patut diingat bahwa yang pasti hanyalah relativitas dan kekuasaan.
Padahal kekuasaan menjadi tujuan utama dari segala tindakan penguasa otoriter tersebut. Sistem kenegaraan dan hukum menjadi wadah sekaligus pembenaran daripada segala tindakan alat kekuasaan tersebut.
Era demokrasi membebaskan alam ekspresi pemikiran bangsa. Hal-hal yang dahulu mutlak menjadi kebenaran demi hukum (kepentingan) penguasa akhirnya tergoyahkan dan tenggelam dalam relativitas.
Politik, hukum, dan agama menjadi variabel-variabel yang tidak lagi milik kaum elit dan tunduk terhadap sebuah ukuran / standar yang baku melainkan menduduki status sebagai obyek daripada pemikiran subyek-subyek yang membahasnya.
Singkat kata, setiap orang bebas dalam menentukan sikapnya terhadap variabel-variabel tersebut. Filosofi “je pense donc je suis” Descartes belaku sehingga kebenaran menjadi milik semua (a la portee de tous).
Kenisbian dan biasnya elemen-elemen kehidupan adalah konskuensi logis daripada kebebasan berpikir. Hanya dengan menerima segala hal sebagai variabel yang konstan dan seimbang dalam nilai maka kebebasan berpikir dapat terjaga.
Melalui tulisan lepas ini diharapakan pembaca dapat membuka pikiran kepada relativitas kenyataan yang terjadi disekitar kita. Tujuan dari tulisan ini tak lain agar pembaca dapat menghargai alam kebebasan dan berusaha melindungi hak terpenting dalam demokrasi yakni « la liberte de pensee » atau kebebasan berpikir.
Krisis ekonomi dan politik yang melanda dunia serta berbagai kejadian situasi internasional melahirkan pemikiran-pemikiran yang menawarkan janji-janji palsu. Kelemahan-kelemahan demokrasi dianggap sebagai kegagalan sistem sehingga berbagai saran sistem berbasis « teologis » dan « ideologis » bermunculan.
Diharapkan melalui paparan relativitas pemikiran inilah bangsa Indonesia dapat kembali menghargai kebebasan berpikir dan menahan laju revivialisme agama yang tak lain adalah bentuk pembenaran semata dan jauh dari kebenaran mengingat kebenaran adalah relative. Patut diingat bahwa yang pasti hanyalah relativitas dan kekuasaan.
Jumat, 27 Maret 2009
Kebodohan, Penderitaan, dan demokrasi senjata kami
Konser berubah menjadi pesta kekerasan,pawai penjarahan, debat ajang tinju. Demokrasi di Indonesia telah berhasil membangkitkan kembali jiwa anarki Indonesia. Renaissance kebebasan bangsa yang dipaksakan melalui jargon kosong terhadap manusia republik berotak dan berperut kosong telah melahirkan suatu bangsa yang beringas, barbar dan haus darah. Bahkan pada tingkat terdidik, ide-ide hanya dapat disampaikan melalui kepalan tangan dan ceceran darah.
Rencana Masonik lama yakni menciptakan bangsa takhayul, bodoh, menderita, khianat dan rakus telah membawa kita kepada pintu gerbang anarki negatif. Harus diakui bahwa keadaan ini sangat memperihatinkan namun dapat membantu perjalanan menuju anarki intelektual yakni anarki Indonesia.
SALAM PEMBEBASAN MUNDIAL!!
Rencana Masonik lama yakni menciptakan bangsa takhayul, bodoh, menderita, khianat dan rakus telah membawa kita kepada pintu gerbang anarki negatif. Harus diakui bahwa keadaan ini sangat memperihatinkan namun dapat membantu perjalanan menuju anarki intelektual yakni anarki Indonesia.
SALAM PEMBEBASAN MUNDIAL!!
Jumat, 06 Maret 2009
Point d'interet, point d'action
Bangsa Indonesia kini semakin cerdas secara politik berkat pendidikan yang diberikan media liberal-kapitalis TV One, Metro tv dkk. Setiap orang yang bahkan belum pernah mengenyam pendidikan tingkat universitas kini ( cnth : tukang sampah dan pemulung ) telah mampu berorasi bak seorang mahasiswa perguruan tinggi manapun. Konsep-konsep yang mereka tawarkan pun tak jauh dari janji-janji palsu caleg dan politikus lainnya. Hanya saja dalam ikhwal praktek, baik kaum intelektual maupun kaum rakyat "roturier" / awam, tidak mampu mengorganisasi suatu masyarakat yang otonomis dan berdaulat.
Memang telah demikian bangsa Indonesia dibentuk oleh kepentingan asing dan para komprador. Mereka menghendaki rakyat yang tak terlalu bodoh namun jangan terlalu cerdas. Semuanya dapat dijelaskan dengan konsep kekuasaan feodal-kolonial yang dikehendaki oleh sistem.Kepentingan pribadi-keseluruhan (tout un chacun)dari rakyat dikesampingkan demi "isi perut" kaum elite. Sama terjadinya dengan pengkhianatan kaum "noblesse" Indon yang berkejasama dengan VOC.
Bangsa Indonesia belum lah merdeka seperti perkataan Pramoedya (Budak bagi bangsa-bangsa lainnya). Saatnya mengenyampingkan kepentingan pribadi dan membangun negeri dalam otonomitas. Bangsa ANARKI-Intelektual lebih baik dari bangsa terstruktur namun obscurantis.
Memang telah demikian bangsa Indonesia dibentuk oleh kepentingan asing dan para komprador. Mereka menghendaki rakyat yang tak terlalu bodoh namun jangan terlalu cerdas. Semuanya dapat dijelaskan dengan konsep kekuasaan feodal-kolonial yang dikehendaki oleh sistem.Kepentingan pribadi-keseluruhan (tout un chacun)dari rakyat dikesampingkan demi "isi perut" kaum elite. Sama terjadinya dengan pengkhianatan kaum "noblesse" Indon yang berkejasama dengan VOC.
Bangsa Indonesia belum lah merdeka seperti perkataan Pramoedya (Budak bagi bangsa-bangsa lainnya). Saatnya mengenyampingkan kepentingan pribadi dan membangun negeri dalam otonomitas. Bangsa ANARKI-Intelektual lebih baik dari bangsa terstruktur namun obscurantis.
Rabu, 04 Februari 2009
Demokrasi menuju anarki
Sebuah kejadian besar telah terjadi dengan tewasnya Ketua DPRD Sumatra Utara di tangan massa mahasiswa yang anarkis. Sebenarnya kejadian ini memang sudah lama diramalkan oleh banyak orang. Demokrasi merupakan sistem yang sangat dekat dengan anarki karena menyerahkan kekuasaan kepada orang banyak. Pada masyarakat Indonesia yang seperti dijelaskan sebelumnya bercorak anarkis pada asasnya, kebebasan diartikan sebagai sarana membebaskan diri dari otoritarisme sistem. Anarki telah mengausai jiwa para demonstran tinggal saja menunggu sebuah guide menuju anarki yang sempurna.
Anarkindo : la doctrine de l’anarchie Indonésien
A travers le temps, des doctrines se sont succédé pour satisfaire le besoin de justice chez l’homme. Ces doctrines sont nées de la pensées et du raisonnement de l’homme. Dans les pluparts des cas, les idéologues tentent de repérée puis critiquer d’une façon plus ou moins académique l’absurdité d’une système social dans laquelle il vit. Karl Marx, Potemkine sont des exemples connu de ces penseurs sociaux.
La seule problème qu’affront ces « pensées » se trouve dans la domaine de la géographie – la mise en vogue des idées a travers les frontières. Chaque territoire – étatique ou libre – est soumise à une différente culture et structure sociale. L’échec du coup d’état communiste en Indonésie suivi de l’effondrement en masse du communisme (massacre compris) Indonésien en est la preuve parfaite de l’incompatibilité de pensées purement « importe » de l’étranger.
Ce n’est de même pour l’anarchie doctrinaire – aussi paradoxe qu’elle soit en termes - , l’anarchie se développe d’une différente façon en Indonésie. En Europe l’anarchie est devenu une choix a part entière en matière de affiliation politique. Mais en Indonésie, l’anarchie vie dans les pensées, les actes et la culture Indonésie sans que le peuple se rende compte réellement.
Dans la domaine juridique, on considère que l’Indonésie est un peuple « traditionnelle » par nature. Ainsi, les pluparts des lois sont conditionne pour être le plus traditionelle que possible. La terminologie employer par les maitres juridique varient mais la paterne restera la même : les Indonésien sont un peuple religieux-communalistique. Cela répond aux questions des observateur étranger qui s’étonne qu’en tant que pays avec une population majoritaire musulmane, L’Indonésie restera a la base un pays séculier et laïc.
La theorie de la reception en complexu – malgre les constestations – s’applique a merveille dans le pays. Bref, les Indonesiens sont traditionelle dans la vie quotidienne et religieux proche de la mort. Observe bien donc que le principe de l’etat est le Pancasila, une sorte de resumee des principes de cette vie traditionelle commune aux differents culture habitant la terre Indoensien.
L’anarchie vie dans cette société d’une façon latent et empiriquement evidente. Le peuple Indonesien considere cette anarchie comme des normes et valeurs qui se relève du domaine de la familiarité qui est a la base des principes traditionelle cite-dessus.
L’avis personnelle de l’auteur vis-à-vis de l’anarkindo ou l’anarchie Indonésien est que l’anarchie n’est guerre une valeur traditionelle réelle mais plutôt une caractère corrompu née d’une anarchie mal-guidée / l’enfant du laisser-aller nationale.
Si cette anarchie puisse être dirigée vers la positive en occurrence l’accomplissement du bien générale par l’autonomie alors l’Indonésie pourra être un exemple parfait d’une anarchie réussite. Pour le fondamentale de l’économie, l’Indonesie possède déjà le système du coopération propre a la pensée economique socialiste-anarchique de l’époque. En ajoutant une possible religiosité au doctrine vient naitre l’anarchie Indonésie : Anarkindo.
En conclusion, L’Indonésie se compose d’une société anarchique qui évite d’employer ce terme pour des raisons évidentes et compréhensibles. Mais le développement d’une pensée convenant a la situation sociale, en particulier « l’anarkindo » pour le bien générale ne peut qu’apporte du bien au peuple Indonésien. Il faut d’abord commence a redresser le peuple Marhaen Indonésie en commençant par les rendre disciplinée dans l’autonomie.
La seule problème qu’affront ces « pensées » se trouve dans la domaine de la géographie – la mise en vogue des idées a travers les frontières. Chaque territoire – étatique ou libre – est soumise à une différente culture et structure sociale. L’échec du coup d’état communiste en Indonésie suivi de l’effondrement en masse du communisme (massacre compris) Indonésien en est la preuve parfaite de l’incompatibilité de pensées purement « importe » de l’étranger.
Ce n’est de même pour l’anarchie doctrinaire – aussi paradoxe qu’elle soit en termes - , l’anarchie se développe d’une différente façon en Indonésie. En Europe l’anarchie est devenu une choix a part entière en matière de affiliation politique. Mais en Indonésie, l’anarchie vie dans les pensées, les actes et la culture Indonésie sans que le peuple se rende compte réellement.
Dans la domaine juridique, on considère que l’Indonésie est un peuple « traditionnelle » par nature. Ainsi, les pluparts des lois sont conditionne pour être le plus traditionelle que possible. La terminologie employer par les maitres juridique varient mais la paterne restera la même : les Indonésien sont un peuple religieux-communalistique. Cela répond aux questions des observateur étranger qui s’étonne qu’en tant que pays avec une population majoritaire musulmane, L’Indonésie restera a la base un pays séculier et laïc.
La theorie de la reception en complexu – malgre les constestations – s’applique a merveille dans le pays. Bref, les Indonesiens sont traditionelle dans la vie quotidienne et religieux proche de la mort. Observe bien donc que le principe de l’etat est le Pancasila, une sorte de resumee des principes de cette vie traditionelle commune aux differents culture habitant la terre Indoensien.
L’anarchie vie dans cette société d’une façon latent et empiriquement evidente. Le peuple Indonesien considere cette anarchie comme des normes et valeurs qui se relève du domaine de la familiarité qui est a la base des principes traditionelle cite-dessus.
L’avis personnelle de l’auteur vis-à-vis de l’anarkindo ou l’anarchie Indonésien est que l’anarchie n’est guerre une valeur traditionelle réelle mais plutôt une caractère corrompu née d’une anarchie mal-guidée / l’enfant du laisser-aller nationale.
Si cette anarchie puisse être dirigée vers la positive en occurrence l’accomplissement du bien générale par l’autonomie alors l’Indonésie pourra être un exemple parfait d’une anarchie réussite. Pour le fondamentale de l’économie, l’Indonesie possède déjà le système du coopération propre a la pensée economique socialiste-anarchique de l’époque. En ajoutant une possible religiosité au doctrine vient naitre l’anarchie Indonésie : Anarkindo.
En conclusion, L’Indonésie se compose d’une société anarchique qui évite d’employer ce terme pour des raisons évidentes et compréhensibles. Mais le développement d’une pensée convenant a la situation sociale, en particulier « l’anarkindo » pour le bien générale ne peut qu’apporte du bien au peuple Indonésien. Il faut d’abord commence a redresser le peuple Marhaen Indonésie en commençant par les rendre disciplinée dans l’autonomie.
Jumat, 16 Januari 2009
Invasi Negara Israel
Penyerbuan disertai pengeboman yang dilakuakn pasukan Israel di Palestina banyak medapat tanggapan dari berbagai pihak. Sikap bangsa Indonesia secara luas turut terbagi. Pandangan negara sendiri klasik dan cenderung cliche : mengecam dan mengusahakan upaya damai. Di sisi lain, rakyat yang mayoritas berasal dari elemen masyarakat pro-Islam mengecam keras dan menyarankan dikirimnya pasukan Jihad atau setidaknya pasukan penjaga perdamaian.
Dari sudut pandang masyarakat anarki Indonesia atau anarkindo, serbuan NEGARA Israel menajdi masalah sosio=politik ketimpang agama semata. Kedua wilayah tersebut menghendaki sebuah identitas nasional, Palestina ingin menjadi negara a part entiere dan begitu pula Israel.
Lantas terjadilah pertempuran dan operasi militer dari kedua pihak. Israel melakukan penyerbuan yang seolah membabi-buta. Padahal bila direnungkan kembali, Israel adalah negara dengan badan intelijen nomor wahid dalam sejarah manusia. Setiap serangan pasti mengandung maksud dan tujuan,
Serangan terhadap gudang penyimpanan makanan contohnya, tiada merupakan kehilafan melainkan bagian dari taktik. Seperti dikemukakan berbagai pengamat politik Internasional. Israel menghendaki runtuhnya HAMAS untuk selamanya dan cara terbaik ialah dengan melalakukan "genosida" yang signifikan. Membunuh ketika mereka masih muda lebih baik menurut strategis Israel, alhasil Ibu-ibu dan anak-anak menjadi target prioritas dalam agenda perang Israel. Penyerangan kator PBB dilakukan sebagai trik psikologis untuk menunjukkan bahwa tiada tempat yang aman di tanah Gazza.
Secara makro, Israel menginginkan sebuah bangsa Palestina yang runtuh dan hancur untuk beberapa tahun kedepan sembari menunggu berkembangnya negara Israel.
Disinilah muncul pemikiran pro-anarki. Negara memiliki hakikat dasar yakni kekuasaan. Dalam hal ini masing-masing bangsa berusaha menegakkan sebuah kekuasaan negara dalam wilayah yang mereka duduki masing-masing. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa perang terjadi karena negara dan inilah yang terjadi dengan Israel-Palestina.
Maka solusi terhadap perang tanpa akhir di Timur Tengah secara khusus ialah pembubaran paksa negara ISRAEL dan PALESTINA, dan secara umum negara-negara di dunia. Adapun yang sebaiknya diperbolehkan adalah pusat ibadah dalam hal ini kekhilafan islam bagi dunia Islam dan Vatikan bagi dunia kristen, serta Tibet untuk Budha. Pusat keagamaan tentunya tidak memiliki kekuasaan layaknya negara mealinkan hanya bersifat membangun sepertinya layaknya PBB sekarang. Dunia tanpa negara adalah dunia tanpa perang.
Dari sudut pandang masyarakat anarki Indonesia atau anarkindo, serbuan NEGARA Israel menajdi masalah sosio=politik ketimpang agama semata. Kedua wilayah tersebut menghendaki sebuah identitas nasional, Palestina ingin menjadi negara a part entiere dan begitu pula Israel.
Lantas terjadilah pertempuran dan operasi militer dari kedua pihak. Israel melakukan penyerbuan yang seolah membabi-buta. Padahal bila direnungkan kembali, Israel adalah negara dengan badan intelijen nomor wahid dalam sejarah manusia. Setiap serangan pasti mengandung maksud dan tujuan,
Serangan terhadap gudang penyimpanan makanan contohnya, tiada merupakan kehilafan melainkan bagian dari taktik. Seperti dikemukakan berbagai pengamat politik Internasional. Israel menghendaki runtuhnya HAMAS untuk selamanya dan cara terbaik ialah dengan melalakukan "genosida" yang signifikan. Membunuh ketika mereka masih muda lebih baik menurut strategis Israel, alhasil Ibu-ibu dan anak-anak menjadi target prioritas dalam agenda perang Israel. Penyerangan kator PBB dilakukan sebagai trik psikologis untuk menunjukkan bahwa tiada tempat yang aman di tanah Gazza.
Secara makro, Israel menginginkan sebuah bangsa Palestina yang runtuh dan hancur untuk beberapa tahun kedepan sembari menunggu berkembangnya negara Israel.
Disinilah muncul pemikiran pro-anarki. Negara memiliki hakikat dasar yakni kekuasaan. Dalam hal ini masing-masing bangsa berusaha menegakkan sebuah kekuasaan negara dalam wilayah yang mereka duduki masing-masing. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa perang terjadi karena negara dan inilah yang terjadi dengan Israel-Palestina.
Maka solusi terhadap perang tanpa akhir di Timur Tengah secara khusus ialah pembubaran paksa negara ISRAEL dan PALESTINA, dan secara umum negara-negara di dunia. Adapun yang sebaiknya diperbolehkan adalah pusat ibadah dalam hal ini kekhilafan islam bagi dunia Islam dan Vatikan bagi dunia kristen, serta Tibet untuk Budha. Pusat keagamaan tentunya tidak memiliki kekuasaan layaknya negara mealinkan hanya bersifat membangun sepertinya layaknya PBB sekarang. Dunia tanpa negara adalah dunia tanpa perang.
Langganan:
Postingan (Atom)
